Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Penggalian Potensi dan Kendala Pengelolaan Objek Retribusi Daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kegiatan yang menghadirkan Tim Ahli Gubernur NTB, Chairul Mahsul dan Tim Ahli dari SKALA tersebut secara aktif berdiskusi mendalami seluruh potensi objek retribusi yang layak menjadi potensi pendapatan daerah kedepan. Mulai dari potensi 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pengelolaan aset yang ada di Gili Tramena hingga uji laboratorium baja dan beton yang direncanakan akan diselenggarakan oleh Pemprov NTB.  

Berlangsung pada Rabu hingga Kamis, 11–12 Maret 2026, bertempat di Golden Palace Hotel Lombok dengan metode hybrid kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi riil serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek retribusi daerah pada masing-masing perangkat daerah.

Dalam rapat koordinasi tersebut, masing-masing perangkat daerah diminta menyiapkan sejumlah data dan bahan terkait pengelolaan retribusi daerah, di antaranya jumlah dan jenis objek retribusi yang dikelola, data potensi maksimal serta realisasi penerimaan tahun 2025 dan 2026 hingga Maret, serta berbagai permasalahan dan kendala dalam proses pemungutan retribusi.

Selain itu, perangkat daerah pengelola retribusi juga diminta memaparkan strategi optimalisasi penerimaan retribusi pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, termasuk dukungan regulasi, sumber daya manusia, dan sistem yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi daerah.

Bapenda NTB berharap melalui kegiatan ini dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antar perangkat daerah dalam menggali potensi retribusi sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB.